PENGARUH SITUASI

PENGARUH SITUASI KONSUMEN

A.    A .  SITUASI KONSUMEN

1.       1.  Pengertian situasi   

Faktor situasional adalah kondisi sesaat yang muncul pada tempat dan waktu tertentu

Kemunculanya terpisah dari diri produk maupun konsumen ( Asseal , 1998 ).

Sedangkan menurut belik ( 1975 ) , mendifinisikan situasi sebagai semua faktor yang utama terhadap tmpat dan situasi yang tidak menurut pengetahuan seseorang ( intra individu ) dan stimulasi ( alternative pilihan ) dan memiliki bukti dan pengaruh sistimatis pada prilaku saat itu .

Lain halnya dengan wilkie ( 1990 ) . pengaruh situasional adalah kekuatan sesaat yg tidak berasal dari dalam diri seseorang atau berasal dari produk atau merek yang di pasarkan , penelitian telah menemukan bahwa faktor situasional mempengaruhi pilihan konsumen dengan mengubah kemungkinan pemilihan berbagai alternative ( kolm,Monroe,dan Glazer, 1987, dalam titus dan Ernett, 1996 ) .

2.      2. FAKTOR – FAKTOR SITUASI KONSUMEN

Pengaruh situasional dalam konsumen adalah faktor personal dan lingkungan sementara yang muncul pada saat aktifitas konsumen , sehingga situasi konsumen meliputi faktor-faktor seperti :

A.      Melibatkan waktu dan tempat dalam mana aktifitas konsumen terjadi ,

B.      Mempengaruhi tindakan konsumen sperti prilaku pembelian , dan

C.      Tidak termasuk karakteristik personal yang berlaku dalam jangka panjang .

Stuasi konsumen relative merupakan kejadian jangka pendek dan harus dibedakan dengan lingkungan makro atau faktor-faktor personal yang memiliki jangka waktu lama .

3.      3.  JENIS SITUASI KONSUMEN

Menurutu Asseal ( 1998 ) , terdapat tiga jenis situasi berkaitan dengan pemasaran yaitu : situasi konsumsi , situasi pembelian , dan situasi komunikasi .

A.      SITUASI KONSUMSI

Adalah dimana keadaan konsumen terbuka untuk informasi yang bersifat impersonal . situasi komunikasi dapat menentukan apakah konsumen akan mengumumkan , memahami dan menahan inormasi .

4.       PENGARUH IKLAN DAN PEMAKAIAN DAN PEMBELIAN .

A.      DEFINISI IKLAN

Menurut kotler and Armstrong ( 1996 ) , perikalanan adalah semua bentuk penyajian non personal dan promosi pada ide-ide , barang-barang, dan jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang di bayar .

Menurut Rhenatd Kasali ( 1995 ) , iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat . penyajian  pesan itu harus dapat di suarakan atau di perlihatkan dan di biayai secara terbuka untuk suatu produk , jasa atau ide .

B.      TUJUAN PERIKLANAN

Definisi tujuan periklanan menurut Kotler ( 1996 ) , bahwa tujuan periklanan adalah suatu komunikasi khusus yang bertugas untuk mencapai suatu target pemirsa tertentu dalam priode waktu tertentu .

·         CONTOH : Melihat progam diskon televise maupun Koran salah satu departemen store yang menawarkan proga diskon hari raya .

5.       B. INTERAKSI ORANG DENGAN SITUASI

Memahami serta menganalisis pengaruh situasi dalam proses pembelian barang , banyak dan konsumen yang di pengaruhi oleh variasi dari situasi lain yang sesuai dengan keadaan mereka saat itub .

6.       C. PENGARUH SITUASI YANG TIDAK TERDUGA

Bagaimana seseorang mengerti akan potensi dari pengaruh situasi yang tak terduga yang dapat merusak keakuratan ramalan yang didasarkan pada maksud pembelian , yang tadinya dia tidak mau embeli barang  tapi karena suatu hal jadi membeli barang tersebut .

·         CONTOH : Pada saat took di buka , ani melihat perhatianya sehingga ani tertarik untuk membelinya , pada awalnya ani bermaksud untuk membeli buku pelajaran IPA biolgi di took buku tersebut.

SUMBER : Asseal & Henry ( 1998 ) . consumer Behavior and marketing action . 6^th edition. Cengage learning .

Engel , james F , Blackwell , Roger D , dan Minard,Paul W , 1994 , prilaku konsumen , ali bahasa budianyto , Binarupa Aksara , Jakarta , mowen & John , 1990 .

sebutkan serta jelaskan 10 isu utama hasil KTT ASEAN

1. Konektivitas ASEAN. Pemimpin ASEAN menyadari tujuan pembangunan konektivitas ASEAN harus segera diwujudkan. Oleh karena itu, masterplan yang berkaitan dengan ASEAN Connectivity disepakati harus ditindaklanjuti sehingga semua negara mampu membangun konektivitas regional. Konektivitas itu dilakukan dengan membangun infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, dan people to people contact.


2. Ketahanan pangan dan energi. Para leader ASEAN merasakan pada tingkat dunia terdapat gejolak harga pangan dan minyak bumi dengan volatilitas tinggi. Bahkan dalam waktu 6 bulan terakhir harga pangan dan minyak bumi naik sistematis. Ini tentu memberikan dampak tidak baik bagi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kenaikan harga pangan yang terus melambung langsung atau tidak akan meningkatkan jumlah kemiskinan masyarakat. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk melakukan kerja sama regional menghadapi ancaman kecukupan pangan, terutama harganya, dan ketahanan energi. ASEAN sepakat untuk meningkatkan produksi pangan dan membangun cadangan beras pada tingkat regional. Selain itu, meningkatkan kerjasama di bidang research and development agar produksi pangan ditingkatkan. Kerjasama ASEAN dengan ASEAN + 3 juga ditingkatkan dalam membangun cadangan pangan pada tingkat kawasan yang luas. Di bidang energi, ASEAN sepakat mengembangkan energi terbarukan.

3. Manajemen dan resolusi konflik. Yang jadi perhatian dunia sekarang ini adalah konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Pemimpin ASEAN mempunyai sikap sama dan mendorong kedua negara untuk memilih jalan damai dan mencegah terjadinya eskalasi konflik. Indonesia sebagai ketua ASEAN telah menjembatani, memfasilitasi dengan mengajukan sejumlah usul demi tercapai solusi damai sesuai semangat ASEAN.

4. Regional architecture. Di kawasan ASEAN, Asia Timur, Asia Pasifik, terdapat banyak regional grouping seperti ASEAN, kerangka ASEAN + 1, ASEAN +3, APEC, dan ASEAN Regional Forum. Para pemimpin ASEAN membahas apa yang bisa diperankan ASEAN agar semua regional architecture itu saling bekerja sama agar seluruh kawasan menjadi damai, aman, dan stabil. ASEAN sepakat akan memainkan peran yang positif.

5. Partisipasi organisasi masyarakat. ASEAN diharapkan bukan hanya kerjasama antar pemerintah atau elite, tapi betul-betul membumi. Oleh karen itu, KTT ASEAN kalai ini juga mengagendakan pertemuan antara pemimpin ASEAN dengan parlemen, pemuda, dan organisasi sipil ASEAN. Sebelum penyelenggaraaan KTT ASEAN ke-19 pada November mendatang di Bali, akan digelar ASEAN Fair yang diikuti oleh kalangan masyarakat.

6. Penanganan bencana alam. Kawasan ASEAN sangat rawan bencana alam. Karena itu, pemimpin ASEAN sepakat meningkatkan kerjasama dalam latihan penanggulangan bencana alam. Latihan itu untuk meningkatkan respons terhadap bencana alam di ASEAN.

7. Kerja sama subkawasan ASEAN. Pada KTT kali ini juga dilaksanakan konferensi antara negara-negara yang bekerja sama dalam subkawasan. Pemimpin ASEAN sepakat kerja sama subkawasan itu juga ditingkatkan.

8. Penyelengaraan The 1st East Asia Summit. Acara itu disepakati diselenggarakan di Indonesia dan untuk pertama kalinya akan dihadiri oleh 2 anggota baru, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Konferensi Asia Timur akan membahas ekonomi maupun politik dan keamanan di kawasan ini. Secara lebih kita spesifik, KTT akan membahas tentang pemberantasan terorisme, kejahatan transnasional, dan keamanan di laut China Selatan dan Korea.

9. Keanggotaan Timor Leste. Timor leste secara formal telah mengajukan proposal kepada Presiden SBY agar keanggotaannya di ASEAN dipercepat. Anggota ASEAN menerima kehadiran Timor Leste itu, sebab secara geografis, geopolitik, dan geoekonomi sepatutnya menjadi anggota ASEAN. Pemimpin ASEAN memberi tugas para menteri ASEAN untuk membuat rekomendasi dan akan diserahkan kepada KTT ASEAN mendatang. Rekomendasi itu terkait apakah Timor Leste telah siap menjadi anggota ASEAN dengan segala kewajiban-kewajibannya dan sebaliknya. Tapi kapasitas Timor Leste juga harus dibantu dibangun supaya pada saatnya nanti bisa masuk ke ASEAN.

10. Pertukaran Myanmar dan Laos sebagai Ketua ASEAN. Myanmar semula ingin jadi ketua pada tahun 2016 dan Laos tahun 2014. Laos ingin bertukar waktu sehingga keketuaannya dalam ASEAN dimundurkan. Para pemimpin ASEAN pada prinsipnya tidak berkeberatan dengan permintaan itu. Namun, Myanmar harus terus menjalankan proses demokrasi dan rekonsiliasinya. Hal itu bertujuan agar ketika menjadi ketua, tidak ada pandangan negatif terhadap Myanmar.

Jelaskan secara meluas dan mendalam ketahanan nasional sebagai geostrategi indonesia

KETAHANAN NASIONAL


Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Kemampuan tersebut ditujukan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam yang langsung ataupun tidak lungsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.

PENGERTIAN GEOSTRATEGI INDONESIA 

Pengertiar Geostrategi Indonesia
Merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

PERKEMBANGAN KONSEP GEOSTRATEGI INDONESIA

a. Pada awalnya pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengin meluasnya pengaruh Komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indocina.

b. Pada tahun 1965-an lembaga ketahanan nasional mengembangkan konsepgeostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut: Bahwageostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untukmengembangkan keuletan dan daya tahan, juga untuk mengembangkankekuatan nasional dalam menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan,hambatan, dan gangguan, baik bersifat internal maupun eksternal. Gagasan iniagak lebih progresif, tapi tetap terlihat konsep geostrategi Indonesia barusekadar membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan penangNbahaya.

c. Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yuug lebih sesum dengan kanslcltwi Indonesia, Pada era itu konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dalam
kesejahteraan untuk menjaga identitas kelangsungan scrta integritas nasional schingga tujuan nasional clapat tcrcapai.

d. Tcrhitung mulai tahun 1974 gcostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bcntuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pcmbangunan nasional.

konsep dan ciri negara hukum di indonesia contohnya atau hakikat HAM dan pelanggaran HAM di indonesia

Manusiadianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal budi dan nurani.Dengan akal budi tersebut, manusia dapat , membedakan perbuatan yangbaik dan buruk. Manusia juga nemiliki kebebasan di dalam hidupnya. Akalbudi, nurani, dan kebebasan merupakan hak asasi manusia. Hak asasitersebut melekat pada diri manusia sejak lahir.
Persoalan hakasasi manusia sesungguhnya merupakan persolan seluruh umat manusia didunia. Hal ini karena setiap manusia dilahirkan berserta martabatkemanusiaan yang di anugerahkan Tuhan kepadanya. Di dalam hak asasimanusia terkandung martabat kemanusiaan, yaitu hal-hal yang harusdipenuhi agar harga diri dan nilai kemanusiaan yang ada pada diriseseorang dapat terjaga. Menghargai dan melindungi martabat kemanusiaanmerupakan tugas bersama yang membutuhkan partisipasi berbagai pihak.Mengingat banyaknya kejadian atau kasus penistaan martabat kemanusiaanyang terjadi di berbagi tempat dalam berbagai masa, maka penegakan HAMsungguh menjadi kepentingan bersama yang patut dikedepankan.
Munculnyaperjuangan HAM sesungguhnya merupakan akibat tidak langsung daripenjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kelaliman (tirani) yangbanyak terjadi dalam sejarah kehidupan uamt manusia. Dari pengalamansejarah, perjuangan HAM sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Nabi Musa.Berbagai bentuk perjuangan tersebut terentang dari perjuangan untukmerdeka dari penjajahan dan perbudakan hingga perjuangan untukmengembangkan nilai-nilai sosial pada masa modern. Berbagai tindakkekerasan yang mengancam jiwa dan martabat manusia serta kehendak untukmemajukan kehidupan dan peradaban manusia telah mendorong para pejuangkemanusiaan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap HAM.
Hinggasekarang persoalan hak asasi manusia menjadi sorotan utama seiringdengan berkembangnya gagasan demokrasi yang semakin mendunia. Persoalanini tidak saja menjadi sorotan masyarakat dan organisasi internasionalseperti PBB atau Human Rights Watch, tetapi juga pemerintahan yangpeduli terhadap tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, lembaga swadayamasyarakat, maupun media massa. Dengan demikian, kita harus menyadaribahwa masalah HAM adalah masalah bersama yang menuntut partisipasiaktif untuk menghargai dan melindunginya demi kelangsungan kehidupanyang beradab.

A. Pengertian HAM
IstilanHAM ( Hak Asasi Manusia ) terdiri dari tiga kata yaitu hak, asasi, danmanusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”hak” didefinisikansebagai milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu(karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan lain sebagainya),kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat,atau martabat. “asasi” didefinisikan sebagai pokok, bersifat dasar.Sementara, “manusia” didefinisikan sebagai orang, insan, makhluk yangberakal budi (mampu menguasai orang lain). Dengan demikian, secarasederhana , hak asasi manusia adalah milik atau kepunyaan yang bersifatmendasar atau pokok yang melekat pada seseorang. Oleh karena sifatnyamendasar dan melekat pada diri seseorang (inalienable rights), maka hakasasi sudah melekat dan telah dimiliki seseorang sejak ia lahir.Bahkan, sebagian orang berpendapat bahwa hak asasi dimiliki seseorangsejak berada dalam kandungan dengan kata lain, hak asasi manusia adalahhak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai anugrah TuhanYang Maha Esa. Berikut beberapa pengertian HAM yang dikemukakan olehpara ahli.
1. Menurut A.J.M. Milne, HAM adalah hak yang dimilikioleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karenakeberadaannya sebagai manusia.
2. Menurut David Beetham dan KevinBoyle, HAM adalah hak-hak individual yang berasal darikebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia.
3. MenurutAustin-Ranney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskansecara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya olehpemerintah.
4. Menurut Franz Magnis-Suseno, HAM adalah hak-hakyang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat, melainkanberdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena iamanusia.
5. Menurut C. de Rover, HAM adalah hak hukum yangdimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifatuniversal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-lakimaupun perempuan.Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidakpernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berartibahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungioleh konstitusi dan hukum nasional banyak negara di dunia.
6.Menurut Koentjoro Poerbopranoto, HAM adalah sesuatu yang paling asasiatau dasar. Ini berarti, hak asasi manusia merupakan hak-hak yanglangsung diberikan Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifatkodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yangdapat mencabutnya.
7. Menurut Wolhof, HAM adalah sejumlah hakyang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia, justrukarena kemanusiaannya. Tabiat ini tidak dapat dicabut oleh siapapunkarena tetap sifat kemanusiaannya. Dengan demikian, hak asasi manusiabersifat universal.
8. Menurut Jan Materson, HAM adalah hak-hakyang melekat pada manusia, di mana bila hak ini tidak dimiliki olehmanusia maka mustahil ia dapat hidup sebagai manusia.
9. Menurut Peter R. Baehr, HAM adalah hak dasar yang dipandang mutlak perlu bagi perkembangan individu.

Dengandemikian, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkathak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir danmerupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut olehsiapapun dan bersifat universal.

B. Sejarah Singkat Timbulnya HAM
HakAsasi Manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam ataukonstitusi sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad ke XII diInggris. Pada masa raja Inggris John Lackland (1199-1216) yangmemerintah secara sewenang-wenang telah timbul protes keras dikalanganpara bangsawan. Protes tersebut melahirkan sebuah piagam agung yangterkenal dengan nama Magna Charta (1215). Di dalam piagam, inipengertian hak asasi belum sempurna karena terbatas hanya memuatjaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum bangsawan dan gereja.
Kemudianpada tahun 1628 di Inggris terjadi pertentangan antara Raja Charles Idengan Parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (the house of Sommons)yang menghasilkan Petition of Rights. Petisi ini memuat ketentuan bahwapenetapan pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen, danbahwa siapapun tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan-tuduhan yang sah.
Perjuanganhak asasi manusia yang lebih nyata terjadi pada tahun 1689 ketika RajaWillem menandatangani Bill of Rights sebagai hasil dari The GloriousRevolution. Revolusi besar ini mewakili babak baru kehidupan demokrasidi Inggris dengan suatu perpindahan kekuasaan dari tangan raja keparlemen. Pemerintahan kerajaan Inggris dengan demikian beralih kepemerintahan parlementer. Dalam Bill of Rights ditetapkan antara lainbahwa penetapan pajak, pembuatan undang-undang dan kepemilikan tentaraharus seizin parlemen. Parlemen juga berhak untuk mengubah keputusanraja, mempunyai kebebasan berbicara dan berpendapat. Disamping itupemilihan parlemen berlaku bebas.
Perkembangan demokrasi diInggris dan di dunia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para filsuf,antara lain Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke, Rousseou(1712-1778) dari Perancis. Thomas Hobbes melihat kondisi masyarakatyang kacau dan liar seperti dalam ungkapannya homo homini lupus,bellium omnium contra omnes, sehingga teorinya melahirkan kekuasaanabsolut. Sedangkan John Locke memandang manusia sebagai makhluk sosialyang padanya melekat hak-hak asasi atas milik (life, liberty, andproperty). Teori John Locke tentang hak asasi manusia ini mempengaruhiDeclaration of Independence Amerika Serikat pada Juli 1776.
PemikiranJohn Locke mempengaruhi Montesquieu dan Rousseau, sehingga merekamenantang kekuasaan mutlak raja. Montesquieu menyusun teori TriasPolitica, yaitu konsepsi pemishan kekuasaan antara legislatif,eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam hukum Du Contract SocialRousseau menyatakan bahwa Negara dilahirkan bebas yang tak bolehdibelenggu oleh manusia lain termasuk raja. Pandangan demikian inimenimbulkan semangat bagi rakyat tertindas, khususnya di Perancis,untuk memperjuangkan hak-hak asasinya.
Pemerintahan raja yangsewenang-wenang dan kaum bangsawan yang feodalistik menimbulkankebencian di kalangan rakyat Perancis. Pada masa pemerintahan rajaLouis XVI yang lemah, rakyat Perancis baru berani membentuk AssembleeNationale, yaitu Dewan Nasional sebagai perwakilan bangsa Perancis.Masyarakat Perancis merubah struktur dari feodalistis menjadidemokratis. Setelah rakyat menang, maka pemerintahan lama (kerajaan)dihapuskan dan disusunlah pemerintahan baru. Dari negara baru inilahirlah Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen (pernyataanhak-hak asasi manusia dan warga negara) yang diumumkan pada 27 Agustus1789. Deklarasi ini meniru deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Padaperkembangan berikutnya banyak negara Eropa lainnya juga meniru isideklarasi Amerika Serikat .
Perang Dunia I dan II telahmenimbulkan kesengsaraan masyarakat dunia sekaligus menyebarkanketakutan dan rasa tidak aman dikalangan umat manusia. Pada tahun 1941Presiden AS, Franklin D. Roosevelt, di depan Kongres AS menyatakan Thefour Freedoms yang isinya sebagai berikut :
1) Freedom of speech (kebebasan berbicara)
2) Freedom of religion (kebebasan beragama)
3) Freedom from fear (kebebasan dari ketakutan)
4) Freedom from want (kebebasan dari kemelaratan)
Kemudianpada tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Hak-HakAsasi Manusia yang membahas hak-hak politik, sosial dan ekonomi. Pada10 Desember 1948 PBB menerima secara bulat hasil kerja komisi itu yangberupa Universal Declaration of Human Rights (pernyataan seduniatentang hak-hak asasi manusia) sehingga tanggal 10 Desember diperingatisebagai hari hak asasi manusia. Isi pokok Deklarasi itu tertuang dalamPasal 1 yang menyatakan :
“Sekalian orang dilahirkan merdekadan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akaldan budi, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”
Deklarasiuniversal ini menjadi pedoman sekaligus standar minimum yangdicita-citakan umat manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik dandamai.
Tahun 1966, dalam sidang Majelis Umum PBB, telah diakuicovenants on Human Rights dalam hukum Internasional dan diratifikasioleh negara-negara anggota PBB. Covenants terdiri atas :
a. The International on Civil and Political Rights
b. The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
c. Optional Protocol
Perkembanganberikutnya, yaitu munculnya generasi keempat hak asasi manusia (TimICCE UIN, 2003). Pemikiran hak asasi manusia generasi keempatdipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang melahirkandeklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of The BasicDuites of Asian People and Government.

C. Pengelompokan HAM
Berdasarkanpada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekatpada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esadan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dandilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demikehormatan seta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Berdasarkan pengertian hak asasi manusia, ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah (Tim ICCE UIN, 2003) :
1.hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hakasasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. hakasasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin,asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. hak asasimanusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untukmembatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasimanusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungibahkan melanggar hak asasi manusia.
Hak asasi manusia merupakanhak dasar dari manusia. Apa saja yang termasuk hak dasar manusia itusenantiasa berubah menurut ukuran zaman dan perumusannya. Beberapacontoh hak dasar tersebut Hak asasi manusia meliputi berbagai bidang, sebagai berikut.
1.Hak asasi pribadi (personal rights), yang meliputi hak untuk bebasmenyatakan pendapat, bebas memeluk agama, dan hak kemerdekaan.Contohnya, di kelas setiap siswa memiliki hak untuk menyatakanpikirannya, termasuk untuk bertanya atau meminta penjelasan guru.
2.Hak asasi ekonomi (property rights), yaitu hak untuk memiliki sesuatu,hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, dan hak mendapat hiduplayak.Contohnya, setiap orang memiliki hak untuk membeli beras.
3.Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum danpemerintahan (rights of legal quality). Contohnya, setiap warga negaraIndonesia dari latar apapun memiliki hak yang sama untuk hidup aman.Ole karena itu, setiap warga berhak mendapatkan perlindungan dariaparat keamanan.
4. Hak asasi politik (political rights), yaituhak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih)dalam Pemilu. Contohnya, setiap warga negara Indonesia berhakmencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, bupati, waikota, camat,atau lurah.
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social andcultural rights), yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatsantunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hakberekspresi. Contohnya, setiap anak Indonesia memiliki hak untukmendapatkan pendidikan formal di sekolah.
6. Hak asasi untukmendapatkan perlakuan tata cara peradilan perlindungan (proceduralrights). Misalnya hak perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan(razia), penangkapan, peradilan, dan pembelaan. Contohnya, setiap wargaNegara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan pengacara saatmenghadapi sebuah kasus.

D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Berdasarkanbatasan-batasan mengenai HAM, dapat dipetakan kasus-kasus pelanggranHAM yang terjadi di sekitar kita.Pelanggaran HAM dapat dibagi atasbeberapa kelompok seperti berikut ini.
1. Pelanggaran HAM yang dilakukan negara. Contohnya :
• Menangkap seseorang yang mengkritik kebijakan presiden.
•Membredel atau mencabut surat izin usaha sebuah surat kabar yang memuatberita tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.
• Membubarkan sebuah demonstrasi damai dengan cara kekerasan seperti menembak dengan peluru tajam.
• Melakukan penggusuran secara paksa tanpa peringatan terlebih dahulu.
2. Pelanggaran HAM yang dilakukan masyarakat. Contohnya :
• Menutup secara paksa sekolah-sekolah yang dikelola sebuah etnis tertentu.
• Menyerang kelompok partai politik lain yang sedang berkampanye.
• Melakukan tindakan main hakim sendiri, misalnya membunuh seorang pencuri yang tertangkap.
• Menipu para pemudi untuk kemudian dijadikan pekerja seksual.
3. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam rumah tangga. Contohnya :
• Memaksakan kehendak dengan cara memukul istri, suami, atau anak.
• Memaksa istri, suami, atau anak untuk menjual diri agar mendapatkan uang.
• Menelantarkan keluarga misalnya tidak memberi makan atau nafkah.
• Memaksa anak untuk mengambil bidang tertentu yang tidak diminatinya.
4. Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak-anak. Contohnya :
• Memperjualbelikan anak-anak.
• Mempekerjakan anak-anak, misalnya memaksa anak-anak untuk mengamen, berjualan koran, atau menjadi buruh.
• Melarang anak-anak untuk bersekolah.
• Memaksa anak-anak untuk menjadi pekerja seks.


E. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia
a. Peraturan Perundang-Undangan HAM
Secara umum, instrumen HAM di dunia mengacu pada piagam PBB tentang HAM. Dalam piagam ini terdapat dokumen-dokumen berikut:
1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Deklaration Of Human Right ) yang terdiri dari 30 pasal
2) Perjanjian Hak Asasi Manusia ( Covenant of Human Right ) yang terdiri dari 98 pasal.
Padasaat perumusan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagaikonstitusi Negara konsep HAM sudah turut dibicarakan dan kemudiandimasukkan dalam butir-butir penjabarannya. Sejak itu pula pancasiladan UUD 1945 menjadi instrument yang menaungi pelaksanaan HAM diIndonesia. Instrument ini kemudian diperkuat lagi oleh peraturanperundang operasional lainnya, seperti
 Pancasila adalah dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
 Dalam pembukaan UUD 1945, jaminan HAM termuat dalam alinea 1, 2 3, 4.
Untukmenjamin pelaksanaan HAM tersebut dalam UUD 1945 terdapatketentuan-ketentuan tentang kewajiban Negara, pemerintah danmasyarakat. Diantaranya sebagai berikut:
1) Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah ( 28I:4 )
2)Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip Negara Hukumyang demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin diatur, dan dituangkankedalam peraturan Perundang-undangan ( pasal 28I:5 )
3) Negaramenjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing danuntuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu ( 29:2 ).
4) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ( 28J :1 No.5 )
5)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepadapembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksudsemata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dankebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuaidengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertibanumum dalam suatu masyarakat demokratis ( pasal 28J:2 ).

b. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
KomnasHAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaganegara lainnya. Tujuan Komnas HAM antara lain sebagai berikut.
a.Mengembangkan kondisi yang baik (kondusif) bagi pelaksanaan hak asasimanusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, PiagamPerserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
b.Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia danmengembangkan pribadi manusia seutuhnya serta menumbuhkan kemampuanberpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Komisi Perlindungan Anak Nasional
Komisiini bersifat independen dan berkedudukan di ibu kota negara, yaituJakarta. Pembentukan komisi ini dilakukan dalam rangka meningkatkanefektivitas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas pokok, yaitu :
1.Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan perlindungan anak kepada berbagai pihak (oaringtua, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan kelompok profesi sertapemuka masyarakat).
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat tentang berbagai kasus pelanggaran hak-hak anak.
3.Melakuakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraanperlindungan anak oleh berbagai pihak (perseorangan, pemerintah, ataumasyarakat).
4. Membuat dan meyampaikan laporan, saran masukan,dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak untukkepentingan nasional maupun kemanusiaan.

3. Polisi Republik Indonesia (POLRI)
PolisiRebuplik Indonesia adalah aparat sipil yang bertugas memberperlindungan atas jiwa harta, dan hak-hak asasi warga negara ataumasyarakat Indonesia. Dalam KUHAP pasal 7, disebutkan bahwa sebagaipenyidik, Polri memiliki wewenang sebagai berikut.
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengambilan sidik jari, dan pemotretan terhadap seseorang.
4. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
5. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
6. Menghentikan penyidikan dan mengambil tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Peradilan
Peradilan adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman negara yangberfungsi sebagai penegak hukum dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 1999 disebutkan 4 macam peradilan, yaitu sebagai berikut.
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat HAM yang meliputi hal-hal berikut
1.Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksuduntuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompokbangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara;
a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan pemusnahan secara fisik;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; dan
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
2.Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu serangan yang meluas atausistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

5. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia Lainnya
Lembaga perlindungan HAM lainnya adalah MPR, DPR, LBH, APIK dan LSM.Badan-badan tersebut berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasirakyat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggiHAM.

F. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
1. Upaya Komnas HAM
Komnas HAM menentukan cara-cara pendekatan yang dilakukan adalah melalui :
1. Pendekatan struktural
Bentukpendekatan struktural yang dilakukan Komnas HAM adalah denganmengadakan kerja sama dengan semua pihak agar penegakan danperlindungan Hak Asasi Manusia terjamin.Untuk itu, Komnas HAM bekerjasama dengan beberapa Instansi terkait seperti Polri, Depnaker,Depdiknas, LSM dan Instansi terkait lainnya.
2. Pendekatan nonstruktural
Pendekatannonstruktural Komnas HAM dalam upaya penegakan HAM di Indonesiadilakukan dalam bentuk pelayanan masyarakat. Komnas HAM terbuka untukmenampung keluhan dan laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaranHAM. Berdasarkan laporan dan penyelidikannya, Komnas HAM akan berusahamencari jalan keluar (solusi) yang tepat.
3. Pendekatan persuasif
KomnasHAM berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. Untuk itu, Komnas HAMmelakukan berbagai usaha musyawarah untuk mufakat terhadap berbagaikasus yang terjadi. Dengan demikian, akan terhindar dari konfrontasi /pertikaian yang merusak (destruktif). Setiap kasus pelanggaran HAM yangdiadukan masyarakat akan ditindak lanjuti oleh Komnas HAM. Diantaranya,dilakukan dengan membentuk komisi atau unit tertentu yang bertugasmenyelidiki kasus tersebut. Apabila terdapat bukti kuat telah terjadipelanggaran HAM, kasus tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Agung.Selanjutnya, oleh Kejagung akan diajukan kepengadilan HAM untukdiproses secara hukum

pengertian negara hukum dan HAM atas definisi dari berbagai pengarang yang kalian kutip

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang

lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.

1. Identifikasi Masalah

Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian HAM
2. Perkembangan HAM
3. HAM dalam tinjauan Islam
4. Contoh-contoh pelanggaran HAM

1. Batasan Masalah

Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.

1. Metode Pembahasan

Dalam hal ini penulis menggunakan:

1. 1. Metode deskritif, sebagaimana ditunjukan oleh namanya, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Atherton dan Klemmack: 1982).
   2. Penelitian kepustakaan, yaitu Penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan, mengumpulkan data-data dan keterangan melalui buku-buku dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

1. Pengertian Dan Ciri Pokok Hakikat HAM
   • 1. 1. 1. Pengertian

• HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).
• Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
• John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
• Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

1. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).

Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Macam-macam nilai menurut Prof. Notonegoro dan menurut Waber G. Everret

1. Sosiologi-Studi dan Pengajaran  I. Judul  II. W. Indriyanto III. Saronto
Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit CV. Usaha Makmur
Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009
Diperbanyak oleh ….Kata Sambutan
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat
rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen
Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta
buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan
kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan
Pendidikan Nasional.
Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks
pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan
dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor xx Tahun 2008.
Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan
hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional
untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh
Indonesia.
Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya
kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh
(down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau
difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang
bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks
pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru
di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di
luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.
Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan
ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan
manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa
buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran
dan kritik sangat kami harapkan.
Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan
iiiKata Pengantar
Selamat atas keberhasilan Anda memasuki jenjang
pendidikan lebih tinggi. Bagaimana kesan Anda terhadap
pelajaran Sosiologi selama ini? Pada jenjang pendidikan yang
lebih tinggi ini Anda akan mempelajari Sosiologi lebih dalam lagi.
Materi buku ini telah memenuhi standart buku yang
ditetapkan pemerintah. Buku ini disusun secara sederhana, tetapi
tanpa meninggalkan kebenaran materi yang harus Anda capai.
Dengan kesederhanaan itulah diharapkan dapat membantu Anda
dalam proses pembelajaran Sosiologi.
Buku ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
berpikir, berperilaku, dan berinteraksi Anda dalam masyarakat.
Secara lebih khusus, buku ini bertujuan membekali Anda untuk
mengembangkan sikap dan perilaku yang rasional dan kritis dalam
menghadapi kemajemukan masyarakat, budaya, dan sosial.
Di setiap awal bab disajikan cover bab. Bagian ini merupa-
kan deskripsi singkat yang menarik berkaitan dengan isi bab.
Selain itu di setiap awal bab juga diberikan kata-kata kunci. Kata-
kata kunci itu menjadi inti pembahasan bab. Adapun di bagian
akhir setiap bab dilengkapi dengan soal-soal untuk menguji
kompetensi yang Anda setelah mempelajari satu bab.
Akhirnya, semoga buku ini dapat menemani Anda selama
proses pembelajaran Sosiologi. Selamat Belajar. Semoga
kesuksesan selalu bersama Anda.

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara meluas dan mendalam

Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan hal itu, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kristalisasi nilai-nilai Pancasila digali dari kehidupan masyarakat Indonesia yang menampung semua aliran dan paham hidup dalam masyarakat tersebut. Implementasi nilai Pancasila yang baik akan dapat mengarah kepada cita-cita Nasional. Karena itu, Pancasila menjadi sebuah sarana untuk dapat mengembangkan bangsa sebagai suatu falsafah hidup dan kepribadiaan bangsa yang mengandung nilai, norma yang diyakini paling benar, tepat, adil, baik dan bijaksana bagi masyarakat yang dijadikan pandangan hidup untuk kemajuan bangsa Indonsia.
Namun, masa Orde Baru telah memperaktekkan “ Pancasila untuk membunuh Pancasila”. Dalam artian, Pancasila dijadikan suatu objek untuk mempertahankan kekuasaan penguasa sehingga implementasi Pancasila menjadi semu. Bertolak kepada hal itu, masyarakat sekarang ragu terhadap kesejatiaan Pancasila. Sehingga, masyarakat terutama generasi muda Indonesia kurang mampu memahami inti Pancasila secara utuh, meyakini kebenarannya, serta mampu memperjuangkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengembalikan dan menetapkan Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa maka bangsa kita akan rapuh karena dapat memunculkan adanya perpecahan.
Berkaitan dengan hal diatas, bagaimana sebenarnya hakikat dari Pancasila tersebut? Dari pertanyaan itu, maka dalam makalah ini kami berupaya menyajikan arti Pancasila yang sesungguhnya. Baik dari segi analitikositesis yakni metode analisis dan sintesis serta memberikan penjabaran tentang makna dari lima sila yang terkadung dalam Pancasila. Agar nantinya, warga negara Indonesia dapat memiliki pemahaman akan arti sesungguhnya dari Pancasila. Baik disadari atau tidak, dan baik diakui atau tidak, bersamaan dengan demikian banyak perbaikan yang dibawa oleh gerakan Reformasi Nasional sejak tahun 1998, juga muncul berbagai kemunduran dalam berbagai bidang, yang dapat menyebabkan kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri: hendak kemanakah Republik ini hendak dibawa? Beberapa contoh kemajuan dan kemunduran dapat disebutkan sebagai berikut. Mari kita mulai dengan kemajuan bahkan kemajuan besar yang telah dibawa oleh gerakan Reformasi Nasional. Seperti juga halnya Orde Baru telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Lama, gerakan Reformasi Nasional telah mengoreksi demikian banyak kelemahan Orde Baru, terutama dalam penghormatan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik. Secara umum Republik Indonesia pasca 1998 terkesan memang lebih terbuka dan lebih demokratis. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan telah terwujud hampir secara penuh. Pers dan media massa Indonesia termasuk pers dan media massa yang paling bebas di Asia Tenggara.
Partai politik boleh didirikan kapan saja dan seberapa pun banyaknya. Pemberontakan bersenjata di daerah Aceh telah diakhiri dan suatu pemerintahan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat Aceh terbentuk, walaupun dengan bantuan mediasi oleh seorang mantan Presiden Finlandia. Rangkaian pemilihan umum telah berlangsung secara langsung, umum, bersih, jujur, dan adil seperti sudah lama didambakan. TNI dan Polri telah dikembalikan pada missi dan fungsi pokoknya, dan seiring dengan itu tidak ada lagi fraksi TNI dan Polri di lembaga-lembaga legislatif. Namun, di luar atau di samping kemajuan besar dalam penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak sipil dan politik tersebut juga terlihat stagnasi, bahkan kemandegan, terutama dalam penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, serta budaya rakyat Indonesia. Secara umum, Indonesia terasa masih belum mampu keluar dari suasana krisis ekonomi yang bermula pada tahun 1997, satu dasawarsa yang lalu. Jumlah mereka yang hidup dalam kemiskinan masih tetap tinggi. Fasilitas pendidikan serta pelayanan kesehatan yang pernah demikian baik dan murah dilakukan melalui rangkaian sekolah-sekolah SD inpres dan puskesmas terkesan amat merosot. Lumayan banyak pengusaha asing yang sudah menanam modalnya di Indonesia kemudian memindahkan lokasi investasinya ke negara-negara tetangga yang dipandang kondisinya lebih kondusif. Korupsi, yang bersama dengan kolusi dan nepotisme dipandang merupakan salah satu dosa yang diwariskan Orde Baru, bukannya berkurang, tapi malah meningkat, terutama di tingkat daerah. Berbondong-bondong gubernur, bupati, walikota, dan para anggota dewan perwakilan daerah yang dihadapkan ke meja hijau dan dijatuhi hukuman, yang hebatnya, tidak jarang selain mencoba mengelak dengan dalih sakit, juga mampu tampil di depan publik dengan wajah bagaikan tak bersalah, yang kadang kala bahkan dengan penuh senyum. Dalam kehidupan politik, terlihat kesan kuat bahwa telah timbul apa yang pernah disebut dan dikhawatirkan oleh dr Mohammad Hatta sebagai suatu ultra demokrasi. Walaupun lembaga legislatif serta lembaga eksekutif telah dipilih secara demokratis, namun demonstrasi ke jalan-jalan bukan saja tidak berhenti, tetapi sudah menjadi suatu hal yang terjadi secara rutin.
Tiada hari tanpa demonstrasi. Partai-partai politik yang seyogyanya berfungsi sebagai lembaga demokrasi yang mengagregasi serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat serta sebagai wahana untuk seleksi kepemimpinan ditengarai hanya asyik dengan dirinya sendiri dan telah mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Pemekaran daerah-daerah otonom yang berlanjut secara terus-menerus serta penyerahan tugas dan wewenang otonomi yang luas ke daerah tingkat dua terkesan hanya menimbulkan pembengkakan lembaga, penambahan jumlah pejabat serta dukungan fasilitasnya, serta peningkatan anggaran pengeluaran tanpa makna yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup rakyat. Di antara para pejabat negara yang baru ini tidak terhitung banyaknya yang berusaha menduduki jabatannya dengan cara memalsu ijazah dan membeli suara dengan satu dan lain cara. Kekuatan TNI terutama di laut dan di udara sedemikian lemahnya, sehingga bukan saja dilecehkan oleh pesawat-pesawat tempur US Navy yang pernah terbang tanpa izin melintasi wilayah teritorial Republik Indonesia, tetapi juga oleh kapal-kapal perang kecil kerajaan Malaysia di perairan Ambalat yang dipersengketakan. Selain itu, jajaran Polri bagaikan tanpa daya menghadapi maraknya illegal logging dan illegal fishing yang terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemberian izin hak pengusahaan hutan dan hak guna usaha yang bagaikan tanpa batas nota bene juga tanpa pengawasan yang efektif bukan saja secara praktis telah mencaplok demikian luas hak ulayat masyarakat adat tanpa ganti rugi satu senpun, tetapi juga telah mengakibatkan penggundulan hutan, yang berakibat terjadinya bencana alam secara beruntun berupa banjir dan tanah longsor. Dalam menangani rangkaian bencana alam ini, dengan tetap menghargai kerja keras pemerintah selama ini, namun sukar dihindari kesan bahwa penanggulangannya lebih banyak dilakukan secara ad hoc. Syukur bahwa akhirnya DPR RI mengesahkan suatu Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur masalah ini secara lebih komprehensif. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja tahunan, tanpa berpikir panjang Pemerintah telah menjual kepada pihak asing badan-badan usaha milik negara yang sangat menguntungkan, seperti Indosat dan PT Semen Gresik. Kemunduran yang terasa paling mendasar selama era Reformasi Nasional adalah merosotnya peran Pancasila sebagai Dasar Negara, dalam arti bahwa secara substantif hampir tidak ada kaitan lagi antara sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan norma-norma hukum nasional serta kebijakan pemerintahan yang seyogyanya menindaklanjutinya.
Sudah barang tentu, frasa Pancasila secara formal hampir selalu disebut sebagai rujukan dalam dokumen-dokumen negara. Namun terlihat jelas bahwa Pancasila yang secara formal dijadikan rujukan tersebut sekarang terasa bagaikan tanpa jiwa, tanpa makna, tanpa substansi, dan praktis tanpa manfaat bagi Rakyat Indonesia. Pancasila telah diredusir dari posisi semula sebagai Dasar Negara yang disepakati sebagai suatu kontrak politik di antara para Pendiri Negara menjadi sekedar semacam mantra sekuler dalam ritual kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam posisi yang telah diredusir ini, hampir keseluruhan kebijakan nasional baik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam demikian banyak keputusan pemerintahan yang diambil sejak tahun 1998 terasa demikian dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis berjangka pendek, tanpa idealisme, tanpa filsafat, tanpa ideologi, dan tidak jarang juga tanpa moral. Tidak ayal lagi, kemerosotan peran Pancasila sebagai Dasar Negara ini secara historis dan secara yuridis konstitusional dapat dipandang sebagai ancaman paling besar terhadap keseluruhan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita lupakan, bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan alasan pembentukan dan landasan legitimasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ringkasnya, tanpa Pancasila tidak akan ada Republik Indonesia. Namun, juga harus diakui bahwa tidaklah mudah menjabarkan serta menindaklanjuti Pancasila sebagai Dasar Negara tersebut. Ada tiga hal yang menyebabkan kesukaran penjabaran Pancasila itu. Pertama, oleh karena selama ini elaborasi tentang Pancasila itu bukan saja cenderung dibawa ke hulu, yaitu ke tataran filsafat, bahkan ke tataran metafisika dan agama yang lumayan abstrak dan sukar dicarikan titik temunya. Kedua, oleh karena terdapat kesimpangsiuran serta kebingungan tentang apa sesungguhnya core value dari lima sila Pancasila itu. Ketiga, justru oleh karena memang tidak demikian banyak perhatian diberikan kepada bagaimana cara melaksanakan Pancasila sebagai Dasar Negara tersebut secara fungsional ke arah hilir, yaitu ke dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makalah ini merupakan suatu upaya awal yang sederhana ke arah pengembangan suatu paradigma yang lebih fungsional terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan harapan agar Pancasila tidak lagi menjadi sekedar mantra sekuler dalam ritual kehidupan bernegara, tetapi benar-benar dapat ditindaklanjuti ke dalam kebijakan nasional oleh dan dalam sistem nasional Indonesia.